Melawi (Kemenag Kalbar) – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi, Anuar Akhmad, melakukan silaturahmi sekaligus koordinasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi, Selasa (7/10/2025), dalam rangka menjajaki kerja sama percepatan sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) Kemenag serta aset-aset yayasan madrasah berupa tanah di wilayah Melawi. Kunjungan berlangsung mulai pukul 09.30 WIB hingga selesai.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kemenag Melawi didampingi oleh Kasi Pendidikan Islam (Pendis), Kepala MTsN 2 Melawi, Kepala MI Al-Ma’arif 3 Melawi, Kepala MIS Al-Wathan Sokan, serta jajaran terkait. Kehadiran para kepala madrasah tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam menata administrasi aset pendidikan keagamaan agar lebih tertib dan memiliki kekuatan hukum yang jelas.
Anuar dalam kesempatan itu, menyampaikan bahwa kerja sama antara Kemenag dan Kantor Pertanahan menjadi langkah penting untuk mewujudkan pengelolaan aset negara yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
“Sertifikasi BMN dan aset madrasah bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap aset umat dan lembaga pendidikan Islam. Dengan kepastian hukum atas tanah dan bangunan, madrasah dapat lebih fokus meningkatkan kualitas pendidikan,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi, terutama dalam hal pendataan, verifikasi dokumen, serta proses pengajuan sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui pertemuan ini, diharapkan akan terjalin sinergi yang kuat antara Kemenag dan BPN dalam percepatan program sertifikasi aset, baik yang dikelola langsung oleh pemerintah maupun oleh yayasan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama.
Kegiatan silaturahmi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antarinstansi, sehingga proses penataan aset keagamaan dan pendidikan di Kabupaten Melawi dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan mendukung misi Kementerian Agama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
