Melawi (Kemenag Melawi) – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi, Anuar Akhmad, menghadiri kegiatan Launching “E-ASN Berintegritas” yang diselenggarakan oleh Pusbangkom MKMB. Acara ini merupakan kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agama RI. Kegiatan tersebut diluncurkan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia dan diikuti secara daring oleh jajaran Kementerian Agama di seluruh Indonesia, Rabu (11/3/2026).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 11.00 WIB ini juga dihadiri oleh Rektor dan Kepala Biro Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, serta seluruh Pejabat Struktural Eselon III dan IV di lingkungan Kementerian Agama.
Launching E-ASN Berintegritas merupakan bagian dari upaya memperkuat budaya integritas, transparansi, serta pencegahan praktik korupsi di lingkungan aparatur sipil negara, khususnya di Kementerian Agama. Melalui program ini, diharapkan seluruh ASN dapat semakin menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi, Anuar Akhmad, menyampaikan bahwa program ini menjadi langkah penting dalam membangun budaya kerja yang berintegritas di lingkungan Kementerian Agama.
“Program E-ASN Berintegritas ini menjadi pengingat sekaligus komitmen bagi seluruh ASN Kementerian Agama untuk terus menjaga integritas, bekerja secara profesional, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami di Kemenag Melawi siap mendukung dan mengimplementasikan nilai-nilai integritas tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” ujar Anuar Akhmad.
Ia menambahkan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Oleh karena itu, seluruh jajaran Kemenag Melawi diharapkan dapat menjadikan program ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan adanya program E-ASN Berintegritas, diharapkan seluruh ASN Kementerian Agama dapat semakin memperkuat komitmen dalam membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.
